Regulasi & Perizinan
Informasi tentang regulasi, standar, dan perizinan yang perlu diketahui pemilik bisnis salon, barbershop, dan spa di Indonesia.
Menjalankan salon, barbershop, atau spa di Indonesia berarti mengikuti aturan yang berlaku untuk usaha di sektor jasa dan kecantikan: izin usaha, standar sanitasi, ketenagakerjaan, hingga kewajiban pajak. Aturan-aturan ini sering tersebar di berbagai sumber dan ditulis dengan bahasa hukum yang tidak selalu mudah dipahami pemilik usaha kecil dan menengah.
Halaman ini merangkum topik regulasi yang relevan untuk bisnis kecantikan dengan bahasa yang lebih sederhana, dari langkah mengurus izin usaha sampai standar operasional yang perlu diperhatikan sehari-hari. Ini bukan pengganti konsultasi hukum atau bantuan konsultan pajak untuk situasi yang spesifik, tapi titik awal yang berguna untuk memahami apa saja yang perlu diperhatikan.
Izin Usaha Salon: Kode KBLI 2025, NIB, dan Izin Tambahan
KBLI salon sejak Juni 2026: 96210 untuk layanan rambut dan barbershop, 96220 untuk kuku, bulu mata, alis, dan rias. Risiko rendah, cukup NIB gratis.
Pajak Salon: PPh dan PPN yang Perlu Dipahami
Panduan kewajiban pajak untuk pemilik salon di Indonesia: skema PPh Final untuk UMKM, kapan harus PKP, PPN untuk salon besar, dan cara lapor pajak yang benar.
Syarat Daftar QRIS untuk Salon dan Barbershop
Syarat dan cara daftar QRIS untuk usaha salon dan barbershop: dokumen yang dibutuhkan, memilih PJP, beda QR statis dan dinamis, sampai persetujuan.
Perlindungan Data Pelanggan Salon
Panduan melindungi data pribadi pelanggan salon sesuai regulasi Indonesia. Dari pengumpulan data yang benar, penyimpanan yang aman, sampai hak pelanggan.
Kontrak Kerja Stylist: Aturan Ketenagakerjaan
Panduan kontrak kerja stylist dan barber sesuai aturan ketenagakerjaan Indonesia. Jenis kontrak (PKWT/PKWTT), jam kerja, hak cuti, dan pengaturan komisi.
Sertifikasi dan Pelatihan Kecantikan di Indonesia
Panduan sertifikasi kecantikan yang diakui di Indonesia. Dari BNSP, LSP, pelatihan BLK, hingga sertifikasi internasional untuk salon dan spa.
Pengelolaan Limbah Salon: Aturan dan Praktiknya
Cara memilah limbah salon, mana yang tergolong limbah B3, aturan penyimpanan dan penyerahan ke pihak berizin, serta dokumen yang dicek saat inspeksi.
Asuransi Usaha Salon: Apa yang Ditanggung dan Tidak
Asuransi kebakaran standar menanggung kebakaran akibat korsleting, tetapi tidak alat yang korslet itu sendiri. Yang wajib, yang pilihan, dan cara memilih polis.
Regulasi Franchise Salon di Indonesia: STPW, Prospektus, dan Perjanjian Waralaba
Aturan waralaba salon menurut PP 35/2024: syarat STPW, isi prospektus, klausul perjanjian, dan cara memeriksa tawaran franchise sebelum tanda tangan.
Sertifikasi Halal Kosmetik: Kewajiban Oktober 2026 untuk Salon
Kosmetik wajib bersertifikat halal sejak 18 Oktober 2026. Cek kapan salon ikut terdampak, cara memeriksa produk, dan langkah yang perlu diambil.
Standar Keamanan Alat dan Peralatan Salon
Cara memastikan alat salon aman: tanda SNI saat membeli, hitungan daya agar MCB tidak turun, dan jadwal perawatan dryer serta clipper.
Perizinan Klinik Kecantikan: KBLI 86105, Izin, dan Syarat OSS
Klinik kecantikan memakai KBLI 86105 berisiko menengah tinggi, jadi perlu NIB dan Sertifikat Standar Usaha Klinik. Ini dokumen, syarat SIP, dan cara ceknya.
Standar Sanitasi Salon Menurut Kemenkes
Angka acuan Permenkes 2/2023 untuk udara dan air di ruang usaha, plus langkah sterilisasi alat, limbah, dan catatan yang disiapkan untuk pemeriksaan Dinkes.
BPJS Karyawan Salon: Kewajiban dan Iurannya
Kewajiban BPJS untuk karyawan salon: program mana yang wajib sesuai skala usaha, cara menghitung iurannya, dan sanksi jika tidak mendaftar.
Jam Kerja, Lembur, dan Upah Karyawan Salon
Batas 40 jam kerja seminggu, syarat dan tarif lembur, serta ketentuan upah minimum untuk salon, termasuk pengecualian usaha mikro dan kecil.
Izin Edar BPOM untuk Produk Salon
Siapa yang wajib punya nomor notifikasi BPOM, cara mengecek produk salon sebelum membeli, dan risiko memakai atau menjual kosmetik tanpa izin edar.
Pajak Pijat, Spa, dan Salon: Tarif PBJT dan Siapa yang Kena
Panti pijat dan refleksi kena PBJT paling tinggi 10%, spa 40-75%, salon rambut tidak. Dasar UU HKPD, putusan MK 2025, PPh tukang pijat, dan contoh hitung.
PPh 21 Karyawan Salon: Cara Hitung dan Lapor
Cara memotong PPh 21 atas gaji dan komisi stylist dengan tarif TER, perlakuan bulan THR dan pekerja lepas, serta jadwal setor dan lapor.
Pesangon Karyawan Salon: Hitungan dan Prosedur PHK
Cara menghitung pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak karyawan salon menurut PP 35/2021, plus langkah PHK yang sah.
Perlindungan Konsumen di Salon: Hak Pelanggan dan Kewajiban Salon
Isi UU 8/1999 yang berlaku di salon: tarif yang wajib dipasang, klausula baku yang batal, ganti rugi 7 hari, aturan deposit, dan sengketa di BPSK.
Mendaftarkan Nama Salon sebagai Merek: Kelas 44, Biaya, dan Prosedur DJKI
Cara mendaftarkan nama salon sebagai merek di DJKI: cek PDKI, kelas 44, biaya Rp 500.000 untuk UMK, alasan penolakan, dan perpanjangan 10 tahun.
Upah Minimum Karyawan Salon: Aturan untuk Stylist Komisi
Kapan salon wajib membayar UMK, pengecualian usaha mikro dan kecil, dan cara menyusun gaji pokok plus komisi stylist yang sesuai aturan.
Pajak Reklame Papan Nama Salon: Kapan Kena dan Cara Menghitungnya
Kapan papan nama, spanduk, stiker kaca, dan neon box salon kena pajak reklame, cara menghitungnya, dan pengecualian nama usaha.
PPh Final 0,5% untuk Salon: Siapa yang Berhak, Cara Hitung, dan Aturan PP 20/2026
Siapa yang boleh memakai PPh Final 0,5% setelah PP 20/2026, cara menghitung omzet bebas Rp 500 juta, batas Rp 4,8 miliar, dan cara setor.
Urus Kepatuhan, Kasera Urus Operasionalnya
Sambil memastikan bisnis sesuai regulasi, kelola booking, transaksi, dan laporan salon di satu platform dengan Kasera.
Daftar Sekarang