PPh Final 0,5% untuk Salon: Siapa yang Berhak, Cara Hitung, dan Aturan PP 20/2026
Siapa yang boleh memakai PPh Final 0,5% setelah PP 20/2026, cara menghitung omzet bebas Rp 500 juta, batas Rp 4,8 miliar, dan cara setor.
Terakhir diverifikasi: 11 November 2026
Pajak UMKM salon dihitung dengan PPh Final 0,5 persen: salon atas nama pribadi atau berbentuk PT Perorangan menyetor Pajak Penghasilan sebesar 0,5 persen dari omzet bruto setiap bulan, selama omzet setahun tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 berlaku pada 22 April 2026, fasilitas ini tidak lagi dibatasi tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Pemilik salon yang dulu khawatir harus pindah ke tarif umum pada 2025 atau 2026 bisa terus memakai tarif 0,5 persen.
Yang paling sering terlewat adalah omzet bebas pajak Rp 500 juta. Untuk wajib pajak orang pribadi, Rp 500 juta pertama omzet dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh Final. Salon rumahan dengan omzet Rp 35 juta sebulan, atau Rp 420 juta setahun, tidak membayar PPh Final sama sekali, tetapi tetap wajib mencatat omzet bulanan dan melaporkan SPT Tahunan. Fasilitas Rp 500 juta ini tidak berlaku untuk PT Perorangan, yang membayar 0,5 persen sejak rupiah pertama.
Tidak semua badan usaha boleh memakainya. CV, firma, dan PT biasa yang baru terdaftar tidak lagi mendapat fasilitas ini dan menghitung pajak dengan tarif umum dari laba. Badan yang terdaftar lebih dulu boleh menghabiskan sisa jangka waktunya: tiga tahun untuk PT, empat tahun untuk CV dan firma. Bagi yang sedang memilih bentuk usaha, perbedaan ini menjadi pertimbangan baru saat membandingkan usaha perorangan dan PT Perorangan.
Batas Rp 4,8 miliar dihitung dari seluruh omzet, bukan per cabang. Semua cabang salon atas nama yang sama dijumlahkan, begitu juga omzet usaha suami dan istri, termasuk PT Perorangan yang didirikan salah satunya. Bila batas itu terlewati di tengah tahun, tarif 0,5 persen tetap dipakai sampai akhir tahun pajak, dan tahun berikutnya pajak dihitung dengan tarif umum. Gambaran PPh dan PPN salon secara umum ada di halaman pajak salon.
*Disclaimer: Informasi ini bersifat umum dan mengacu pada PP 55 Tahun 2022 sebagaimana diubah PP 20 Tahun 2026. Aturan pelaksana dan prosedur di Coretax dapat berubah. Konfirmasi kewajiban pajak salon ke kantor pelayanan pajak atau konsultan pajak.*
Cara Kerja
Pastikan Status Wajib Pajak Salon
Cek atas nama siapa salon terdaftar di NIB dan di akun Coretax. Salon atas nama pribadi memakai NIK sebagai NPWP dan berhak atas omzet bebas Rp 500 juta. PT Perorangan memakai NPWP badan dan tidak berhak atas fasilitas itu. CV, firma, atau PT biasa perlu mengecek tanggal terdaftarnya, karena hanya badan lama yang masih boleh menghabiskan sisa jangka waktu tarif 0,5 persen.
Catat Omzet Bruto per Bulan
Omzet bruto adalah semua penerimaan dari jasa dan penjualan produk sebelum dikurangi biaya apa pun: sewa, gaji, komisi, dan bahan tidak mengurangi dasar pengenaan. Wajib pajak orang pribadi cukup membuat pencatatan omzet harian yang direkap per bulan, sedangkan PT Perorangan wajib menyelenggarakan pembukuan. Di paket Professional dan Flagship, laporan pendapatan Kasera menampilkan total per bulan untuk tiap lokasi, dihitung dari transaksi kasir, QRIS, dan deposit booking yang sama. Di paket Starter, Rekap Harian bisa diunduh dari halaman Transaksi untuk setiap tanggal, lalu dijumlahkan per bulan.
Hitung Omzet Kumulatif dan Pajaknya
Untuk orang pribadi, jumlahkan omzet sejak Januari. Selama kumulatifnya belum melewati Rp 500 juta, PPh Final bulan itu nihil. Di bulan saat batas itu terlewati, hanya kelebihannya yang dikali 0,5 persen. Sebagai contoh, salon dengan omzet Rp 70 juta sebulan mencapai Rp 490 juta di akhir Juli, sehingga di bulan Agustus hanya Rp 60 juta yang dikenai pajak, yaitu Rp 300.000. September sampai Desember masing-masing Rp 350.000, total Rp 1.700.000 setahun.
Setor Paling Lambat Tanggal 15 Bulan Berikutnya
Buat kode billing di Coretax dengan kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420, untuk masa pajak sesuai bulan omzetnya, lalu bayar lewat bank, kantor pos, atau kanal pembayaran yang terhubung. Batasnya tanggal 15 bulan berikutnya, jadi omzet Agustus disetor paling lambat 15 September. Penyetoran dengan kode billing dianggap sudah menyampaikan SPT Masa, jadi tidak ada laporan bulanan terpisah. Bulan dengan PPh nihil tidak perlu disetor.
Simpan Bukti Setor dan Lapor SPT Tahunan
Simpan setiap bukti penerimaan negara bersama rekap omzet bulan yang sama, karena keduanya dipakai saat mengisi SPT Tahunan dan saat pemeriksaan. Di paket Professional dan Flagship, pembayaran pajak bisa dicatat sebagai pengeluaran berkategori Pajak & perizinan di Keuangan Kasera, lengkap dengan foto buktinya. SPT Tahunan tetap wajib dilaporkan, termasuk oleh salon yang seluruh omzetnya di bawah Rp 500 juta.
Contoh Skenario
Pemilik salon perorangan yang sejak 2018 memakai tarif 0,5 persen
Masalah
Pemilik salon terdaftar sejak 2018 dan mendengar bahwa batas tujuh tahunnya habis di 2024. Konsultan menyarankan mulai menghitung pajak dengan tarif umum, yang berarti harus menyusun pembukuan lengkap.
Solusi
Ketentuan peralihan PP 20/2026 membolehkan wajib pajak orang pribadi yang fasilitasnya berakhir di Tahun Pajak 2024 tetap memakai PPh Final untuk 2025 dan 2026, dan sejak aturan itu batas waktunya dihapus. Selama omzet setahun di bawah Rp 4,8 miliar, salon ini bisa tetap menyetor 0,5 persen. Bila setoran 2025 sudah dihitung dengan tarif umum, bawa bukti setor dan rekap omzetnya ke kantor pajak untuk menanyakan penyelesaiannya.
Pemilik dua salon yang berencana mendirikan CV untuk cabang ketiga
Masalah
Pemilik menjalankan dua salon atas nama pribadi dengan omzet gabungan Rp 1,5 miliar setahun. Untuk cabang ketiga, pemilik berencana mendirikan CV bersama seorang rekan supaya terlihat lebih resmi di depan pemilik ruko.
Solusi
CV yang baru terdaftar tidak lagi mendapat tarif 0,5 persen, sehingga cabang ketiga akan membayar pajak dari laba dengan tarif umum dan wajib menyusun pembukuan. Hitung dulu laba yang diharapkan dari cabang itu dan biaya akuntan setahun. Bila alasan mendirikan badan hanya kesan resmi, PT Perorangan atau tetap atas nama pribadi bisa lebih sederhana. Pertimbangan bentuk badan lainnya dibahas di CV atau PT untuk salon.
Pemilik salon dengan omzet besar tetapi laba tipis
Masalah
Salon di pusat perbelanjaan beromzet Rp 2,4 miliar setahun, tetapi setelah sewa, komisi, dan bahan, laba bersihnya hanya sekitar Rp 30 juta. PPh Final dihitung dari omzet, jadi pajaknya tetap sekitar Rp 9,5 juta walau labanya kecil.
Solusi
Wajib pajak boleh memilih tarif umum dengan menyampaikan pemberitahuan ke kantor pajak, dan setelah itu tidak bisa kembali ke PPh Final. Pilihan ini hanya masuk akal bila laba memang tipis secara konsisten dan pembukuan sanggup dikerjakan dengan benar. Susun dulu laporan laba rugi salon selama beberapa bulan, lalu minta konsultan membandingkan pajak di kedua skema sebelum memutuskan.
Pertanyaan Umum
Fitur Terkait
Laporan & Analitik
Laporan salon terisi otomatis dari kasir dan QRIS: pendapatan dan metode pembayaran, plus jam sibuk, layanan terlaris, dan komisi stylist mulai Professional.
Pengeluaran & Laba Rugi
Catat sewa, gaji, dan biaya lain per kategori. Laba Rugi bulanan menghitung laba bersih dari pendapatan, biaya pembayaran, komisi, dan pengeluaran. Tersedia mulai paket Professional.