Jam Kerja, Lembur, dan Upah Karyawan Salon

Salon yang buka pukul 10.00 sampai 20.00 setiap hari punya 70 jam operasional dalam seminggu, sementara batas jam kerja karyawan salon berhenti di 40 jam seminggu per orang. Dua angka itu yang membuat jadwal salon hampir selalu perlu disusun per shift, bukan sekadar meminta tim datang saat buka dan pulang saat tutup.

Undang-Undang Ketenagakerjaan mengakui dua pola: 7 jam sehari untuk 6 hari kerja, atau 8 jam sehari untuk 5 hari kerja. Keduanya berhenti di 40 jam seminggu. Waktu istirahat sekurang-kurangnya 30 menit setelah 4 jam kerja berturut-turut berada di luar hitungan itu, dan bagian inilah yang paling sering hilang di salon. Stylist dengan booking beruntun dari pukul 11.00 sampai 16.00 tidak pernah benar-benar berhenti kecuali slot istirahatnya dikunci lebih dulu di jadwal. Istirahat mingguan juga wajib, satu hari untuk pola enam hari kerja dan dua hari untuk pola lima hari, dan cara menyusunnya bersama cuti tahunan dibahas di cuti dan libur karyawan salon.

Jam di atas batas itu terhitung lembur, dan lembur punya tiga syarat sekaligus: persetujuan karyawan, perintah tertulis dari pemberi kerja, dan catatan jam lemburnya. Batasnya 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, di luar lembur pada hari libur. Bila lembur berlangsung 4 jam atau lebih, pemberi kerja wajib menyediakan makanan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori, dan kewajiban itu tidak boleh ditukar dengan uang.

Cara menghitung upah lembur dimulai dari upah sejam, yaitu 1/173 dari upah sebulan. Pada hari kerja biasa, jam lembur pertama dibayar 1,5 kali upah sejam dan jam berikutnya 2 kali. Untuk upah Rp3.500.000 sebulan, upah sejamnya sekitar Rp20.200, sehingga tiga jam lembur bernilai sekitar Rp111.000. Pada hari libur mingguan dan hari libur resmi, tarifnya dimulai dari 2 kali upah sejam lalu naik pada jam-jam berikutnya, dengan rincian yang berbeda antara pola lima hari dan enam hari kerja.

Upah minimum karyawan salon berjalan terpisah dari seluruh hitungan di atas. Gubernur menetapkan UMP setiap tahun dan sebagian daerah menambahkan UMK, berlaku mulai 1 Januari dan menjadi batas bawah bagi karyawan dengan masa kerja di bawah satu tahun. Yang dibandingkan dengan angka itu adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap. Komisi layanan berubah tiap bulan sehingga tidak masuk hitungan, jadi susunan gaji pokok plus komisi perlu memenuhi upah minimum pada komponen tetapnya lebih dulu, baru komisi ditambahkan di atasnya.

Ada pengecualian yang jarang diketahui pemilik salon kecil. PP Nomor 36 Tahun 2021 mengecualikan usaha mikro dan kecil dari kewajiban upah minimum, dengan syarat upahnya disepakati tertulis, sekurang-kurangnya 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di provinsi tersebut, dan sekurang-kurangnya 25 persen di atas garis kemiskinan provinsi. Pengecualian itu tidak berlaku untuk semua usaha kecil, sehingga statusnya perlu dipastikan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat sebelum dipakai sebagai dasar penggajian. Kewajiban BPJS karyawan salon tetap berjalan tanpa terpengaruh pengecualian ini.

Yang menentukan hasil saat terjadi perselisihan adalah catatan, bukan ingatan. Jam masuk dan pulang per orang, jadwal shift yang tersimpan, serta daftar jam lembur beserta perintahnya adalah tiga hal pertama yang diminta pengawas maupun mediator. Salon yang mencatat kehadiran lewat absensi karyawan dan menyusun jadwal shift di satu tempat bisa menunjukkan ketiganya dalam hitungan menit.

Sumber resmi untuk dicek sebelum menetapkan kebijakan: PP Nomor 35 Tahun 2021 di JDIH Kemnaker dan PP Nomor 35 Tahun 2021 di Peraturan BPK untuk waktu kerja lembur beserta perhitungan upahnya, serta pengumuman UMP dan UMK tahun berjalan di kanal resmi Dinas Ketenagakerjaan provinsi masing-masing.

Catatan: peraturan ketenagakerjaan dapat berubah sewaktu-waktu. Tulisan ini bersifat panduan umum dan bukan nasihat hukum. Pastikan ketentuan terbaru ke Dinas Ketenagakerjaan setempat atau konsultan hukum sebelum menetapkan kebijakan jam kerja dan penggajian.