Pajak Pijat, Spa, dan Salon: Tarif PBJT dan Siapa yang Kena
Panti pijat dan refleksi kena PBJT paling tinggi 10%, spa 40-75%, salon rambut tidak. Dasar UU HKPD, putusan MK 2025, PPh tukang pijat, dan contoh hitung.
Terakhir diverifikasi: 9 November 2026
Panti pijat, pijat refleksi, dan spa dikenai pajak daerah bernama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Salon rambut, barbershop, salon kuku, dan studio bulu mata tidak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), tarif PBJT untuk panti pijat dan pijat refleksi paling tinggi 10 persen, sedangkan untuk mandi uap/spa paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen. Angka pastinya ditetapkan peraturan daerah (perda) kabupaten atau kota tempat usaha berdiri. Di luar pajak daerah itu, semua usaha ini, salon juga, tetap punya kewajiban pajak penghasilan (PPh) ke kantor pajak pusat.
Ringkasnya:
| Jenis usaha | Pajak daerah (PBJT) | Pajak pusat |
|---|---|---|
| Salon rambut, barbershop, salon kuku, studio bulu mata | Tidak kena | PPh, ditambah PPN bila sudah PKP |
| Panti pijat dan pijat refleksi | Paling tinggi 10%, angka pasti di perda | PPh |
| Mandi uap/spa | 40% sampai 75%, angka pasti di perda | PPh |
Dasar Hukumnya: Pasal 55 dan 58 UU HKPD
Pasal 55 ayat (1) UU HKPD memuat daftar jasa kesenian dan hiburan yang menjadi objek PBJT. Huruf k berbunyi "panti pijat dan pijat refleksi", dan huruf l berbunyi "diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa". Potong rambut, perawatan rambut, kuku, wajah, dan bulu mata tidak ada di daftar itu. Pasal 58 lalu mengatur tarifnya: ayat (1) menetapkan tarif umum paling tinggi 10 persen, ayat (2) menetapkan 40 sampai 75 persen khusus untuk kelompok huruf l, dan ayat (4) menyerahkan angka pastinya ke perda. Dasar pengenaannya, menurut Pasal 57, adalah jumlah yang dibayar konsumen.
Pasal 101 juga mengizinkan bupati atau wali kota memberi insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak, antara lain atas permohonan wajib pajak dan untuk melindungi usaha mikro. Karena itu, tarif yang benar-benar berlaku bagi satu usaha baru pasti setelah membaca perda setempat dan meminta jawaban tertulis dari badan pendapatan daerah (Bapenda).
Apakah Tukang Pijat Kena Pajak?
Bisa, untuk dua jenis pajak yang berbeda. Pasal 56 UU HKPD menyebut wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang menjual jasa yang menjadi objek pajak. Objeknya adalah jasa panti pijat dan pijat refleksi, bukan bentuk badan usahanya, sehingga tukang pijat perorangan yang membuka tempat praktik bisa didata sebagai wajib pajak daerah. Untuk terapis panggilan tanpa tempat usaha, apakah PBJT dipungut ditentukan perda dan pendataan Bapenda setempat.
Penghasilan tukang pijat adalah urusan PPh. Menurut penjelasan DJP tentang PP 20/2026, omzet sampai Rp 500 juta pertama dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. Omzet di atasnya dikenai PPh final 0,5 persen, selama total omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Sebagai ilustrasi, terapis dengan omzet Rp 120 juta setahun tidak membayar PPh final, sedangkan panti pijat milik perorangan dengan omzet Rp 800 juta membayar 0,5 persen dari Rp 300 juta, yaitu Rp 1.500.000 untuk tahun itu.
Pajak Salon Berapa Persen?
Untuk pajak daerah, nol: jasa salon rambut, barbershop, kuku, dan bulu mata bukan objek PBJT. Pajak salon ada di tingkat pusat, yaitu PPh dengan skema UMKM yang sama seperti di atas bila pemiliknya orang pribadi, dan PPN bila salon sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Rinciannya ada di pajak salon: PPh dan PPN. Salon yang menambah layanan pijat refleksi bisa terutang PBJT untuk layanan itu saja, seperti pada contoh skenario di bawah.
Putusan MK 2025: Apa yang Berubah untuk Spa
Pada 3 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang diajukan asosiasi dan pelaku usaha spa. Menurut ikhtisar putusan MK, frasa "dan mandi uap/spa" dalam Pasal 55 ayat (1) huruf l tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagai "bagian dari jasa pelayanan kesehatan tradisional". Permohonan terhadap tarif 40 sampai 75 persen ditolak, karena besaran tarif adalah wewenang pembentuk undang-undang.
Hasilnya, spa dipandang sebagai layanan kesehatan tradisional, bukan hiburan, tetapi angka 40 sampai 75 persen di Pasal 58 ayat (2) tidak berubah. Perda yang sudah berlaku tidak otomatis ikut berubah, dan penerapannya di daerah belum seragam.
Contoh Hitung: Pajak Ditambahkan atau Sudah Termasuk
| Layanan (ilustrasi) | Tarif | Pajak ditambahkan di kasir | Harga sudah termasuk pajak |
|---|---|---|---|
| Pijat 60 menit, Rp 300.000 | 10% | Pelanggan membayar Rp 330.000, usaha menerima Rp 300.000 | Pajak Rp 27.273, usaha menerima Rp 272.727 |
| Paket spa, Rp 500.000 | 40% | Pelanggan membayar Rp 700.000, usaha menerima Rp 500.000 | Pajak Rp 142.857, usaha menerima Rp 357.143 |
Untuk harga yang sudah termasuk pajak, rumusnya: pajak = harga × tarif ÷ (100 + tarif). Selisih di baris spa hampir Rp 143.000 per paket, jadi pilihan ini perlu diputuskan sebelum menu dicetak.
Memungut dan Menyetor
PBJT dibayar konsumen dan dipungut oleh usaha. Uang itu titipan yang harus disetor, bukan pendapatan. Cara mencetak pajak sebagai baris terpisah di nota dan merekapnya untuk setoran ada di manajemen pajak. Baris pajak di Kasera tersedia di semua paket dan diaktifkan atas permintaan. Pajak selalu ditambahkan di atas harga, dihitung setelah diskon, dan tidak dikenakan pada tip.
Catatan: tulisan ini bersifat panduan umum dan bukan nasihat hukum atau pajak. Perda dan peraturan kepala daerah dapat berubah. Konfirmasikan tarif dan golongan usaha ke Bapenda setempat atau konsultan pajak sebelum menetapkan harga.
Cara Kerja
Pastikan Golongan Usaha Sebelum Menyusun Harga
Tentukan dulu masuk golongan mana usaha ini: salon yang tidak terkena PBJT, panti pijat atau refleksi di lapis tarif umum, atau spa. Usaha campuran perlu perhatian khusus, misalnya salon rambut yang juga menjual pijat refleksi kaki. Kirim pertanyaan tertulis ke Bapenda berisi daftar layanan yang dijual, lalu simpan jawabannya. Jawaban tertulis ini yang menjadi pegangan bila petugas berganti atau ada pemeriksaan.
Daftar sebagai Wajib Pajak Daerah
Usaha yang terkena PBJT mendaftar ke Bapenda kabupaten atau kota tempat usaha berdiri dan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Persyaratannya diatur tiap daerah, umumnya identitas pemilik, Nomor Induk Berusaha, dan alamat tempat usaha. Setiap cabang di kabupaten atau kota berbeda didaftarkan di daerahnya masing-masing, karena tarif dan tenggat laporannya mengikuti daerah itu.
Putuskan Cara Menampilkan Pajak di Menu
Pilih salah satu: harga di menu belum termasuk pajak dan pajak ditambahkan di kasir, atau harga di menu sudah termasuk pajak. Pilihan pertama membuat pendapatan per layanan tetap utuh, tetapi pelanggan perlu tahu sejak awal, jadi tulis "harga belum termasuk pajak" di menu, di halaman booking, dan di unggahan promosi. Pilihan kedua lebih sederhana bagi pelanggan, tetapi porsi pajak harus dikeluarkan dari setiap harga sebelum menghitung margin. Hitungan kedua pilihan ada di tabel contoh hitung di atas.
Pungut dan Catat di Setiap Transaksi
Pajak dipungut pada setiap transaksi yang terutang dan tercetak di nota pelanggan. Bila usaha juga memungut service charge, tanyakan ke Bapenda apakah service charge masuk dasar pengenaan pajak, karena urutan hitungnya mengubah total yang dibayar pelanggan. Di Kasera, pajak bisa diatur dihitung dari harga ditambah service charge bila memang itu ketentuan daerahnya. Catatan transaksi harian menjadi dasar laporan bulanan, jadi jangan menghitung pajak dari total omzet di akhir bulan.
Lapor dan Setor Setiap Masa Pajak
PBJT dilaporkan dan disetor per masa pajak, umumnya bulanan, dengan formulir dan tenggat yang diatur perda. Banyak daerah sudah memakai pelaporan daring. Simpan rekap pajak per hari, salinan nota, dan bukti setor bersama dokumen usaha lain. Keterlambatan setor dan lapor dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan daerah.
Contoh Skenario
Pemilik day spa dengan empat kamar perawatan
Masalah
Perda setempat masih mencantumkan spa di tarif 40 persen. Menu lama memakai harga yang sudah termasuk pajak, sehingga paket Rp 450.000 hanya menyisakan sekitar Rp 321.000 untuk usaha, dan sisa itu harus menutup gaji terapis, bahan, dan sewa.
Solusi
Mulai dengan pertanyaan tertulis ke Bapenda tentang golongan usaha setelah putusan MK dan tentang insentif yang tersedia, karena jawabannya bisa mengubah seluruh hitungan. Sambil menunggu, susun ulang menu dengan harga sebelum pajak dan tulis jelas bahwa pajak ditambahkan di kasir. Paket Rp 450.000 menjadi Rp 630.000 di nota, dan pelanggan membaca angka itu sebelum datang, bukan saat membayar.
Pemilik salon rambut yang menambah layanan pijat refleksi
Masalah
Salon menambah satu kursi refleksi kaki di sebelah tempat creambath. Pemilik tidak tahu apakah seluruh salon kini harus memungut pajak daerah, atau hanya layanan refleksinya.
Solusi
Tanyakan ke Bapenda dengan daftar layanan yang lengkap. Bila hanya refleksi yang terutang, dasar pengenaannya adalah pendapatan refleksi saja, jadi layanan itu perlu tercatat sebagai layanan tersendiri di kasir. Di Kasera, baris pajak berlaku untuk semua transaksi di satu lokasi, sehingga pengaturan ini tidak cocok untuk salon yang hanya sebagian layanannya terutang. Untuk kasus seperti ini, hitung setoran dari catatan pendapatan layanan refleksi.
Pemilik panti pijat tradisional yang membuka cabang kedua
Masalah
Cabang kedua berada di kabupaten sebelah. Pemilik berencana memakai daftar harga dan cara setor yang sama dengan cabang pertama.
Solusi
Tarif, formulir, dan tenggat laporan mengikuti daerah tempat cabang berdiri. Periksa perda kabupaten baru sebelum cabang buka, daftarkan NPWPD di sana, dan pisahkan laporan kedua cabang sejak hari pertama. Bila tarifnya berbeda, harga di menu kedua cabang ikut berbeda, dan hal itu perlu dijelaskan kepada pelanggan yang datang ke keduanya.